TimesAsiaNews.com | Agam, Sumatera Barat – Ombudsman RI menyoroti kinerja aparatur pemerintah dan pihak yang berwenang tentang masih banyak warga korban bencana banjir bandang lahar dingin atau dampak erupsi gunung merapi beberapa bulan yang lalu, hingga saat ini belum menerima bantuan.
Hal ini disampaikan oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Plt Adel Wahidin, saat kegiatan “Ombudsman On The Spot Monitoring” penyelenggaraan pelayanan publik pasca bencana di Bakit Batabuah Agam, pada Kamis (10/10/2024).
Adel mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini menggabungkan dinas dan penyelenggara layanan hingga mampu mempermudah penerbitan surat dan dokumen penting bagi warga terdampak bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu.
“Hal ini kami menerima banyak keluhan masyarakat tentang banyaknya dana hingga saat ini belum terpakai, datanya masih diuji publik serta belum ada SK dari pemerintah daerah,” ungkap Adel.
Lebih lanjut Adel menjelaskan, sejak awal memang telah ada layanan untuk masyarakat terkait bencana, tetapi masih ada sisa layanan yang sifatnya administratif seperti KTP, KK, Ijazah Sertifikat Tanah, buku yang belum dapat pergantian karena rusak atau hilang karena akibat bencana.
“Menyelesaikan ini, butuh layanan afirmatif dengan metode jemput bola karena tidak mungkin warga akan memikirkan dimana dokumennya saat musibah terjadi, korban tidak harus datang ke tempat pelayanan, sebaliknya harus didatangi,” jelas Adel.
Baca Juga:
Musyawarah Cabang KMTI Padang: Ifriwal Zuhuri Terpilih sebagai Formature
Menurutnya, seperti bantuan Rp 11 milyar untuk cetak sawah atau penambahan lahan baku hingga saat ini terkendala masalah teknis di Dinas pertanian Sumbar.
“Nah ini yang memperlambat untuk pelayanan kepada masyarakat bencana, ini yang kami minta percepatan kepada pemerintah sehingga warga tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” pungkas Adel. *
(rizky)
