TimesAsiaNews | Tangerang – Terdapat puluhan warga berkumpul di sekitar lokasi peninjauan pasokan gas 3 kg yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Cibodas, Kota Tangerang. Di tengah keramaian, seorang pria dengan raut wajah penuh amarah maju ke depan, mengenakan kemeja panjang bermotif garis biru dan topi rimba hijau tua.
Pria yang diketahui bernama Effendi tersebut langsung meluapkan emosinya kepada Bahlil. Tangan kirinya menggenggam erat sebuah kacamata, sementara tangan kanannya menunjuk ke arah rombongan pejabat dan pengawal yang mengelilingi sang menteri. “Mau pelan-pelan yang seperti apa? Kami sudah melakukan adab. Adab sudah kami keluarkan. Kenapa pejabat tidak memikirkan rakyatnya?” serunya dengan suara lantang.
Terlihat beberapa petugas kepolisian segera beraksi untuk menenangkan situasi yang memanas. Beberapa petugas merangkul bahunya dan mencoba membawanya menjauh agar suasana kembali kondusif. Namun, pria itu berontak. “Tolong lepas, Pak. Lepas!” tegasnya sambil mengangkat tabung gas 3 kg yang ada di tangannya.
Akhirnya setelah situasi mulai mereda, Bahlil akhirnya memberikan kesempatan kepada pria tersebut untuk berbicara. Dengan suara masih bergetar karena emosi, pria itu mengungkapkan kesulitan yang ia alami dalam mendapatkan gas 3 kg selama dua minggu terakhir.
“Bagaimana ceritanya gas 3 kg ini dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya Rp 17.500 lalu di pengecernya Rp 20.000, harusnya pemerintah memperhitungkannya,” katanya penuh keluh kesah.
“Dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan ganggu kemiskinan kami,” imbuh pria itu dengan nada putus asa. Respons Bahlil Bahlil, yang sejak awal menyaksikan amukan pria tersebut, tetap tenang. Didampingi Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin, ia mencoba menjelaskan duduk perkara kebijakan yang belakangan menjadi polemik.
“Jadi bapak dengar, saya juga ini kan sebagai rakyat. Niat saya itu baik karena subsidi kita Rp 80,7 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga Rp 19.000 atau Rp 20.000,” ujar Bahlil.
Meski begitu, ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini menimbulkan masalah di lapangan. Oleh karena itu, kata Bahlil, kementeriannya perlu melakukan penyesuaian. “Mulai hari ini, bapak mau jualan enggak apa-apa karena dari pengecer kami aktifkan menjadi subpangkalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah ini bertujuan agar harga tetap terkontrol dan subsidi tidak disalahgunakan. “Subpangkalan supaya lebih dekat dengan bapak-bapak, supaya tetap Rp 19.000 atau Rp 20.000 dan tetap di bawah kontrol agar tidak ada lagi penyalahgunaan harga subsidi,” jelasnya.
Instruksi Prabowo Keputusan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pengecer tetap bisa menjual gas 3 kg dengan pengawasan yang lebih ketat.
Sebelumnya, kebijakan pelarangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg mendapat sorotan luas. Banyak pihak menilai bahwa aturan ini merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada warung pengecer untuk mendapatkan gas.
“Sudah mulai hari ini (pengecer boleh jual). Dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan,” ungkap dia.
Dengan perubahan ini, pemerintah berharap harga gas tetap terkontrol dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Langkah ini juga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap gas subsidi tanpa harus kesulitan mencarinya.
Siang itu, meskipun amarah warga sempat membara, setidaknya ada kepastian bahwa gas 3 kg akan kembali tersedia di pasaran, meski dengan aturan baru yang harus dijalankan. (*/Red)
