TimesAsiaNews.com | Jakarta – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi alat bantu penghitungan hasil suara Pemilihan Umum (Pemilu) dari lembar C hasil ukuran plano yang diunggah ke dalam sistem milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sirekap bukanlah alat baru, penggunaanya sudah dilakukan sejak Pilkada 2020 dan semakin dimutakhirkan pada Pemilu 2024. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat mengeluhkan saat menemukan data jumlah suara C hasil plano berbeda jauh dengan data yang masuk ke dalam Sirekap KPU.
Menanggapi hal itu, Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari justru bersyukur dengan laporan dan keluhan masyarakat tersebut.
Dia merasa terbantu, sebab banyak mata yang mengoreksi data yang ada dalam Sirekap. Sehingga Pemilu berjalan sangat transparan dengan Sirekap.
“Kita bersyukur Sirekap bekerja karena banyak laporan ke KPU, jadi tidak ada yang sembunyi dan diam-diam,” kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Hasyim melanjutkan, bilamana ada data yang keliru saat proses sinkronisasi, maka KPU akan membuka diri untuk mengoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan.
“Jadi kalau ada yang salah tulis akan dikoreksi dan hasil rekap di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Siapapun bisa cek ulang apakah form yang salah hitung tadi sudah dikoreksi atau belum,” kata Hasyim Asy’ari.
Hasyim memastikan, KPU RI terus memonitor TPS mana saja yang konversi Sirekapnya bermasalah. Dia menegaskan ketidakcocokan angka antara C hasil plano dan Sirekap akan segera dikoreksi.
“Konversi itu akan kami koreksi sesegera mungkin,” ucap Hasyim.
Timnas AMIN Minta Para Saksi dan Relawan Kawal Rekapitulasi Pemilu 2024 Hingga Akhir
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva mengajak seluruh masyarakat khususnya relawan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mengawal proses proses perhitungan suara pemilu 2024.
“Kami dari Tim Nasional meminta kepada seluruh saksi-saksi dan relawan di seluruh Indonesia yaitu saksi dan relawan AMIN untuk terus mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang pada saat sekarang ini,” kata Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).
Hamdan Zoelva mengatakan, pengawasan terhadap proses perhitungan suara dinilai sangat penting. Sebab, jangan sampai bahwa hasil hitung cepat atau Quick Count menjadi tolok ukur dalam mengisi rekapitulasi manual.
“Karena itu kita minta betul untuk terus menjaga. Sekali lagi, jangan sampai sekali lagi quick count menjadi rujukan untuk menetukkan siapa yang menang dengan melakukan perubahan-perubahan dalam rekapitulasi manual. Jadi saya minta dijaga betul,” ujar dia.
Hamdan Zoelva mengingatkan, hasil hitung cepat atau quick count berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data dari KPU itulah yang valid menurut hukum dan menjadi pegangan untuk menetapkan pemenang Pemilu 2024.
“Siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa terhadap perolehan suara pilpres. Rekapitulasi manual, rekapitulasi yang valid menurut hukum sedang diproses dan kami menunggu proses itu dan kami meminta seluruh masyarakat mengawal itu sampai pada tingkat yang paling akhir,” tandas dia.
Tim Hukum Timnas AMIN Siap Jaga Integritas Pemilu
Tim Hukum Nasional (THN) Tim Nasional (Timnas) pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mengatakan, pihaknya siap menjaga Pemilu 2024 yang berintegritas.
Karena itu, pihaknya tidak akan takut menghadapi adanya potensi kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahun ini.
“Kami ingin Pemilu ini berintegritas. Kami berjanji telah menyampaikan itu kepada semua pendukung kami untuk menjaga integritas tersebut. Jadi, Insyaallah kami akan menjaga integritas Pemilu,” kata Ketua THN Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir dalam kegiatan ‘Catatan Timnas AMIN untuk Pemilu Jurdil & Bermartabat’ di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Selasa (13/2/2024).
Karena itu, pihaknya sudah bersiap dan bersiaga di seluruh wilayah untuk untuk menerima laporan, kecurangan, dan semua laporan dari TPS melalui pejuang perubahan yang melakukan pengawasan di lapangan.
“Kepada semua tim hukum AMIN di daerah, inilah saatnya kita untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Kita tidak dibayar, kalian tidak boleh takut, karena kebenaran akan menang. Kami tidak takut dan kita akan lawan segala bentuk kecurangan,” ungkap Ari.
Menurut dia, wajar pihaknya bertindak seperti itu. Pasanya, Pemilu 2024 ini diwarnai banyak dugaan manipulatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi.
“Manipulasi itu membuat para hakim Mahkamah Konstitusi mendapat hukuman etik. Bahkan, ketuanya dicopot dari jabatannya,” ungkapnya.
Ari menambahkan, belakangan para komisioner KPU juga mendapatkan sanksi etik dari DKPP karena menerima pendaftaran salah satu capres dengan menggunakan PKPU yang tidak sesuai. “Motifnya sama yaitu untuk meloloskan salah satu cawapres,” pungkasnya. (liputan6/tanews)
