TimesAsiaNews.com | Padang Panjang, Sumbar – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui penguatan regulasi, perlindungan hak anak, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra saat menyampaikan Nota Jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda tentang Penyelenggaraan KLA, pada Sabtu (30/5) di Ruang Rapat DPRD Kota Padang Panjang.
Dalam penyampaiannya, Wawako Allex menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, dan tanggapan yang diberikan terhadap ranperda tersebut.
Menurutnya, seluruh fraksi menjadi bahan penting dalam penyempurnaan regulasi agar penyelenggaraan KLA di Padang Panjang benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
“Ranperda ini bukan sekedar dokumen administratif, namun bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak,” cetusnya.
Menganggapi pandangan Fraksi Gerindra, Pemko menegaskan implementasi KLA akan dilakukan secara nyata melalui sinergi lintas perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemko juga terus memperkuat perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi melalui layanan pengaduan, pendampingan korban, serta memberikan hak dasar anak secara inklusif.
Selain itu, Pemko menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, serta berbagai lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan KLA.
Baca Juga :
Pemkot Padang Panjang Tinjau Korban Kebakaran di Silaing Bawah
“Keberhasilan KLA membutuhkan dukungan bersama, termasuk penguatan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menjawab pandangan Fraksi PBB-PKS, Pemko menyampaikan perlindungan anak di era digital menjadi perhatian serius melalui penguatan literasi digital, sosialisasi internet aman, serta pengawasan penggunaan media sosial bagi anak.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah melalui Gugus Tugas KLA serta melibatkan keluarga, tokoh agama, niniak mamak, dan masyarakat dalam pendidikan karakter anak. **
( rizki )
