TimesAsiaNews | Kepri – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui akan langsung membawa Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, ke Jakarta, Jumat (7/3/2023).
“Selanjutnya Tim KPK, rencana akan membawa ke Jakarta pada hari Jumat,” kata juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada awak media, sebelumnya, M Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (6/4/2023) malam.
“Benar, tadi malam (6/4) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,” kata Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).
Selain Adil, ada beberapa orang lainnya yang turut ditangkap oleh KPK. Ali belum merinci kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti tersebut. Kabar penangkapan Adil mencuat setelah tersebarnya sejumlah foto dan video yang memperlihatkan beberapa ruangan di Pemkab Meranti yang telah disegel.
Kantor Bupati Meranti digeledah KPK pada Kamis (6/4/2023) sekira pukul 21.00 WIB. Penggeledahan tersebut dilakukan hingga tengah malam.
Para penyidik kemudian menyegel sejumlah ruangan yang ada di kantor Bupati Meranti. Saat kabar penggeledahan beredar, Adil diketahui sudah dibawa ke Pekanbaru.
Adil dibawa menggunakan speedboat dari pelabuhan Nur Sahadah, Selatpanjang. Saat ditangkap tim penyidik KPK, Adil diketahui menggunakan kemeja lengan panjang degan corak baju kotak-kotak.
Dikutip dari TribunPekanbaru.com, sekitar pukul 23.30 di Pelabuhan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pintu masuk pelabuhan dipasang oleh pihak kepolisian sehingga tidak siapapun boleh memasuki Pelabuhan.
Hingga sekitar lewat tengah malam, pihak kepolisian akhirnya membubarkan diri dan tidak ada lagi speedboat yang terlihat di sana.
Pejabat Pemkab Turut Dipanggil
Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.
Para pejabat yang dipanggil adalah seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Meranti. Mereka dipanggil Jumat sekira pukul 02.55 WIB.
“Semua dipanggil, katanya semuanya (Kepala OPD) tanpa terkecuali.”
“Kita belum tau siapa yang manggil dan pastinya untuk apa,”kata salah seorang pejabat di Kepulauan Meranti yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi Tribunpekanbaru.com, Jumat (7/4/2023) subuh.
Ini OTT Pertama Kali Tahun 2023
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK baru pertama kali terjadi pada tahun 2023.
“Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan,” ujar Firli.
Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan. Di sisi lain, dirinya mengungkapkan tidak boleh adanya cacat hukum di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
“Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” katanya dikutip dari TribunPekanbaru.com.
“Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” sambung Firli.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan terjaringnya Muhammad Adil dalam giat OTT KPK baru pertama kali terjadi pada tahun 2023.
“Selama tiga bulan sejak Januari sampai dengan 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan,” ujar Firli.
Firli pun menegaskan pihaknya telah bekerja profesional terkait OTT yang dilakukan. Di sisi lain, dirinya mengungkapkan tidak boleh adanya cacat hukum di akhir masa jabatannya sebagai pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
“Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” katanya dikutip dari TribunPekanbaru.com.
“Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” sambung Firli.
Pejabat Pemkab dan Swasta Turut Terjaring
Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK. Wa
Namun ada puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta yang turut ditangkap.
“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta,” jelasnya.
Sebagai informasi KPK memiliki waktu 24 jam utnuk menentukan status hukum Muhammad Adil pasca terjaring OTT.
Dipanggil Waktu Sahur
Salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti menyebut dipanggil ke Mapolres Kepulauan Meranti pada Jumat dini hari sekira pukul 02.55 WIB.
“Semua dipanggil, katanya semuanya (Kepala OPD) tanpa terkecuali. Kita belum tahu siapa yang manggil dan pastinya untuk apa,” ungkap salah seorang pejabat di Kepulauan Meranti yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).
“Karena kami berlima selalu hati-hati, proden, dan kompak membuat keputusan. Setiap keputusan diambil secara bulat,” sambung Firli.
Pejabat Pemkab dan Swasta Turut Terjaring
Ali juga mengungkapkan Muhammad Adil bukan satu-satunya pejabat yang terjaring KPK.
Namun ada puluhan pejabat Pemkab Meranti dan pihak swasta yang turut ditangkap.
“Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta,” jelasnya.
Sebagai informasi KPK memiliki waktu 24 jam utnuk menentukan status hukum Muhammad Adil pasca terjaring OTT.
Salah satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Meranti menyebut dipanggil ke Mapolres Kepulauan Meranti pada Jumat dini hari sekira pukul 02.55 WIB.
Dirinya menyebut para pejabat Pemkab dipanggil melalui pesan berantai dari pejabat lain yang lebih dahulu dipanggil.
“Semua dipanggil, katanya semuanya (Kepala OPD) tanpa terkecuali. Kita belum tahu siapa yang manggil dan pastinya untuk apa,” ungkap salah seorang pejabat di Kepulauan Meranti yang tidak mau disebutkan namanya saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).
Pernah Sebut Kemenkeu Sarang Iblis
Muhammad Adil pertama kali menjadi sorotan publik saat menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah sarang iblis saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanjar Daerah se-Indonesia yang digelar di Pekanbaru pada 8 Desember 2022 lalu dikutip dari Tribun Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Adil melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan di hadapan Direktur Perimbangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.
Pernyataan itu disampaikan karena ia merasa kesal lantaran tak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang semestinya diterima Kabupaten Kepulauan Meranti. Diketahui, Kepulauan Meranti termasuk wilayah penghasil minyak.
Seharusnya, menurut Muhammad Adil, Kepulauan Meranti mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel. Namun, pada tahun 2022, Kepulauan Meranti hanya menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan 50 dolar AS per barel.
Karena itu, ia mendesak Kemenkeu untuk memberikan DBH Kepulauan Meranti menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada tahun depan.
Kendati demikian, Muhammad Adil mengaku ia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Bahkan, saat rapat bersama Kemenkeu via Zoom.
Ia juga sempat pergi ke Bandung, Jawa Barat, untuk mengejar pihak Kemenkeu. Namun, menurut Muhammad Adil, dirinya tidak bertemu pihak yang kompeten.
“Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” jelasnya. (*/Tribune/tanews).
