TimesAsiaNews.com | Jepang menghadapi penurunan angka populasi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan Jepang harus mengambil langkah yang serius untuk mengatasi angka kelahiran yang menurun di negara itu.
Ia meyakini sebagai masyarakat tertua di dunia, tindakan ini akan menjadi prioritas untuk mengembangkan manusia pada peradaban yang akan datang.
“Bangsa kita berada di titik puncak apakah dapat mempertahankan fungsi sosialnya,” kata Kishida dalam pidato kenegaraan, Senin (23/1) pada pembukaan sesi parlemen tahun ini.
Kishida mengatakan sebuah badan pemerintah baru-baru ini akan dibentuk pada April mendatang, untuk mengatasi masalah tersebut. Dirinya akan mengajukan rencana untuk menggandakan anggaran agar kebijakan terkait populasi pada anak akan mulai berlaku pada bulan Juni tahun ini.
Pada tahun 2021, menurut data lembaga negara itu melihat rekor jumlah kelahiran masih rendah, dan ini menjadi penurunan populasi alami terbesar yang pernah ada.
Dari persentase sekarang, sekitar 28 persen orang Jepang berusia di atas 65 tahun. Selama bertahun-tahun, negara tersebut telah mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat untuk membatasi jumlah penduduk yang datang dan menetap di Jepang. Beberapa pendapat dari ahli mengatakan perlu melonggarkan kebijakan untuk mengimbangi penuaan masyarakatnya yang cepat.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang juga telah mengamandemen Undang-Undang untuk memungkinkan lebih banyak orang asing tinggal dan bekerja di negara itu bersama keluarga mereka.
Jepang memiliki populasi sekitar 126 juta orang. Meski sebagian besar homogen, ada sekitar satu juta orang keturunan Tionghoa serta ratusan ribu etnis Korea.
Kishida mengatakan Jepang harus bertindak atas penurunan populasi tersebut, “Sekarang atau tidak sama sekali,” pungkasnya. (**)
Aljazeera/reuters/tanews
