TimesAsiaNews.com | Bila kita berkaca dari inisiatif politik Partai NasDem dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), di akhir tahun lalu, seakan membuka tradisi baru dalam politik elektoral kita. Sebab, saat itu, kita tahu bahwa mereka (NasDem) masih membutuhkan minimal 56 kursi lagi untuk menggenapkan syarat dukungan 115 kursi di parlemen.
Namun bagaimanapun, terobosan tersebut menjadi penanda jalan baru kandidasi capres ke depan, begitu menurut Arya F dari CSIS dalam media nasional (MI). Suatu terobosan yang berani dan perlu daya tawar yang kuat.
Tentu, masih terjal jalan menuju ke sana. Pihak NasDem sendiri telah merancang beragam alternatif bila maksud mereka tak terakomodir.
Belakangan diketahui bahwa Demokrat segera (telah berkomitmen) merapat dan mengembangkan sayap konsolidasi di tingkat nasional dan lokal. Seiring dengan itu, sikap senada juga telah dilakukan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera), sehingga akan besar kemungkinan terbentuk koalisi perubahan.
Deskripsi Kecil
Poin di atas sebagai deskripsi kecil bagaimana kreativitas dan inovasi selalu mendesak diperlukan di ranah politik. Dari tingkat organisasi ataupun individu. Kesemuanya perlu ada keberanian khusus untuk mendobrak pakem tertentu selama ia sejalan dengan norma konstitusi dan tidak melanggar nilai etis.
Memang, sebagai pihak yang masih bersama pemerintah, NasDem seperti bermain api. Dan itu adalah pertarungan ide mereka. Sayangnya, beberapa partai lain, wait and see-nya terlalu lama menurut ukuran publik.Gerak cepat NasDem hanyalah variasi kecil dalam kebuntuan kreativitas di organisasi politik kita. Yaitu bagaimana sistem partai yang simpel dan efektif dalam mengakomodir keputusan urgen berjangka panjang. Tentu risikonya berat, dapat mempermalukan Anies di kemudian hari.
Hanya saja, gerak cepat itu pula yang membentuk arus kreasi “Anies di hulu dan hilir calon pendukungnya. Sehingga bermunculan secara spontan forum relawan yang potensial menjadi lumbung suara. Lalu ini menjadi kisah lain dalam membangun citra media darling” yang selalu populer dan hits.
Kebuntuan Politik
Seperti ditengarai di atas, kebuntuan politik kita, ditandai dengan minimnya terobosan keputusan dan perbaikan sosial (jangka panjang) yang diperjuangkan, agar tidak terkesan berbasis proyek semata.Dalam banyak kasus, masyarakat juga skeptis terhadap perubahan perbaikan yang diusung partai. Banyak anggota partai yang pernah berkuasa terlibat korupsi. Sehingga perlu ada edukasi wacana yang terencana dalam membangun politik yang partisipatif dan sehat.
Lihatlah moda kurikukum sekolah kita yang relatif berganti setiap lima tahun, sehingga kita sulit mengukur capaian yang riil dalam satu jenjang dalam periode itu. Demikian juga pola pemberdayaan masyarakat yang tumpang tindih antarsatu program dengan program lainnya. Belum lagi soal sinkronisasi data bantuan sosial yang butuh akurasi tinggi.
Isu Keadilan dan Identitas
Untuk terobosan itu agaknya, tagline isu “kesejahteraan sosial dan keadilan” seakan menjadi daya sugesti arus Anies ke depan. Kru Anies tinggal membuktikan ketidakadilan itu dan bagaimana mereka mendefinisikannya kembali dalam aksi yang utuh.
Hal lain, bila ditilik dari pandangan klaim politik identitas yang disematkan secara tak seimbang pada partai dan kandidat tertentu, justeru menjadi sesuatu yang tidak kreatif, yang berpeluang memecah arus massa dan memperluas perdebatan kusir.
Dalam hal ini, banyak kajian yang menunjukkan bahwa “identitas adalah bagian yang tak bisa kita lepaskan. Identitas akan final setelah kita wafat, begitu celoteh Pak Rocky G dalam satu sesi pertemuan.
Maka diperlukan sisi elegan saat menyerang lawan politik kita, yaitu tanpa mendeskreditkan identitasnya. Diperlukan creativity value dalam menyokong ide-ide politik dan gagasan perbaikan sosial tanpa arogansi dan konfrontasi negatif.Masyarakat perlu terbiasa dalam bernalar terbuka dan menerima pendapat yang berbeda tanpa merendahkan dan menjatuhkan.
Kembali ke unsur kreativitas, Menurut Munandar, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan mengambil resiko dengan cara-cara baru untuk penyelesaian masalah yang berdampak dan memberi hasil permanen bagi individu atau kelompok sosial-masyarakat.
Jadi, kreativitas yang baik dalam politik, bukanlah kreativitas tambal-sulam, yang hanya semusim dan lima tahunan.
Adapun perihal kebuntuan kreativitas, yang disinggung tadi, ada persepsi di kalangan akademisi bahwa birokrasi dan pranata organisasi dengan pola prosedural, sangat lambat dalam merangsang kreativitas. Sehingga kreativitas mesti lahir dari luar sistem itu. Perlu ada sinergi dengan lembaga non formal dan komunitas
Dengan kondisi birokrasi yang kaku tadi, seakan individu memiliki ruang gerak terbatas dengan acuan acuan formalistik-semu. Bahkan kenyataan itu menumbuhkan pola feodal dan hirarki yang tidak sehat, yang berujung pada keputusan keliru dan pelayanan yang tidak efektif (merugikan masyarakat/negara).
Dalam kasus ini, pikiran-pikiran baru sulit dihidupkan dan budaya lama yang tak efektif (bahkan negatif) sulit dihilangkan dalam sistem organisasi (politik) pemerintahan.
Tugas Mulia
Secara transendental, berpolitik adalah bagian tugas mulia dalam sistem sosial masyarakat yang dinamis. Dengan pranata organisasi politik, sistem nilai bersama dapat kita jaga dan kembangkan untuk kemajuan bersama.
Ibnu Khaldun pernah memberi catatan dalam Mukaddimahnya, bahwa ikatan sosial-politik yang kuat akan membangun kekuatan dan superioritas masyarakat sehingga eksistensinya dipertimbangkan oleh masyarakat lain. Masih menurut Khaldun, masyarakat yang lemah (negara) akan mengekor kepada masyarakat yang superior.
Untuk sampai ke level itu dan menyuburkan kreativitas dalam sistem politik kita yang stagnan, maka dibutuhkan acuan sejarah, studi dan motivasi kebangkitan generasi muda sebagaii penggerak perubahan dalam wacana politik.
Ada beberapa tingkatan kreativitas dalam politik, pertama dalam spektrum kognitif, bahwa berpolitik adalah bagian dari kecerdasan sosial dalam hal pengaruh, keputusan, mobilitas dan sugesti.
Di ranah ini, sebagian paham pragmatis menomorsatukan citra dan pencitraan. Sehingga keaslian dari makna politik tersamarkan oleh kepentingan nisbi dan sementara. Tersamarkan oleh bayang bayang transaksional.
Di samping itu, pendekatan moderen perihal kampanye, sosialisasi, branding dan arus media berbasis teknologi akan menjadi penting dalam membangun ruang kreatif perpolitikan kita. Bagian ini semacam rekognisi persepsi publik terhadap kebijakan dan perkembangan masyarakat.Kedua, dalam spektrum yang lain, berpolitik hanyalah bagian dari strategi, seni dan taktik serta kepentingan tertentu yang tak membawa nilai ketinggian dalam perbaikan sosial. Politik menjadi seni yang diselewengkan” untuk sesuatu yang rendah dan temporal.
Ketiga, dalam pendekatan moral dan falsafi Islam, politik sebagai nilai lokal yang relevan, ia adalah kepengurusan dan kepemimpinan perkara perkara yang telah menjadi konsensus bersama. Sehingga membutuhkan semua sumberdaya kolektif dan mesti berdasarkan pada prinsip yang utuh. Yaitu tingkatan politik yang tidak parsial dalam orientasi pelayanan (kebijakan dan keputusan) atau disebut islahul ummah, yang berdampak pada perubahan sistem sosial dan meningkatnya kepercayaan individu (patuh) terhadap pemerintahan.
Memang, berpolitik bisa menjadi mata pisau yang keliru kita gunakan, maka perlu sistem sosial yang saling mengontrol (tawashau bil haq) yang dibangun atas kepercayaan, saling menolong dan niat baik. Yaitu politik yang berorientasi pada cita cita bersama, bukan semata kapitasi massa dan menyematkan istilah “akar rumput bagi para pendukung/masyarakatnya.
Karakter Madani
Tentu siapapun yang membangun relasi antarwarganya dengan model ini akan mencapai kekuatan madani (bukan sekadar civil society ala barat yang materialisme).
Untuk diketahui bahwa di antara yang pertama kali yang menggunakan istilah Masyarakat Madani adalah Anwar Ibrahim. Menurutnya (dalam catatan wikipedia), masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berwujud pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Bahkan wujud partisipasi itu bisa bersifat/berbasis transenden (ilahiyah dan universal)
Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama.
Masih menurut Dawam bahwa dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.
Pada level mulia ini pula, dalam alur idealitas manusiawinya, para elite pemerintah bahkan mesti selevel dengan gaya hidup” kebanyakan masyarakatnya, sehingga terhindar dari perilaku mubazir, foya-foya dan bahkan korupsi. Dan negara pun bisa fokus pada cita cita besarnya untuk menjadi adidaya.
Bila pendekatan ini digunakan, maka kita tidak akan menemukan sikap skeptis terhadap politik. Pikiran politik warga juga dapat berkembang wajar dan optimal. Dalam hal ini, pendidikan politik masyarakat bukan hanya lewat prosedur pemilu yang lima tahunan. Kita juga akan terhindar dari politik transaksional
Akhirnya, memang, sebagaimana profesi lain, menjadi politikus juga bersisian dengan baik dan buruk, itulah perjuangannya! Perjuangan kita juga! **
Oleh : Taufik Sentana
Portalsatu/tanews
