Timesasianews.com | Batam — Dugaan praktik penyelundupan barang impor dan barang kena cukai melalui Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Batam, menuju Buton, Riau, kembali memantik tanda tanya besar. Bagaimana mungkin barang bernilai ekonomi tinggi diduga dapat melenggang masuk ke kapal tanpa pemeriksaan sebagaimana mestinya?
Di tengah ketatnya aturan kepabeanan dan cukai, muncul informasi mengenai dugaan pengiriman barang yang disinyalir menghindari prosedur pemeriksaan. Nama seorang berinisial WI pun mencuat dan disebut-sebut sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar pengiriman barang yang menyalahi aturan. Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab: apakah sistem pengawasan di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur berjalan sebagaimana mestinya, atau justru terdapat celah yang diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu?
Informasi yang dihimpun ESNews dari sumber di lapangan menyebutkan, aktivitas pengiriman barang yang diduga bermasalah itu disinyalir berlangsung dengan leluasa. Bahkan, WI disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang belakangan menjadi sorotan dalam aktivitas pengiriman barang melalui pelabuhan tersebut.
“Sebelum-sebelumnya banyak pemain di sini. Tapi sekarang hanya dia (WI) yang seolah-olah sudah mendapat restu atau bisa dikatakan karpet merah,” ungkap sumber kepada media ini, Rabu (28/10/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap aktivitas pengiriman barang tertentu. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aktivitas pengiriman, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.
ARMADA DIDUGA MELENGGANG, PEMERIKSAAN DIPERTANYAKAN
Sumber yang sama mengungkapkan, armada yang dikaitkan dengan WI diduga dapat memasuki area pelabuhan dan langsung menuju kapal tanpa melalui pemeriksaan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS), sebagaimana prosedur yang semestinya berlaku untuk jenis barang tertentu.
“Justru dengan leluasa armada dia langsung masuk ke kapal tanpa melewati pemeriksaan di TPS. Kalau tidak percaya, silakan cek sendiri,” ujarnya.
Apabila informasi tersebut terbukti, hal ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti. Sebab, prosedur pemeriksaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari pengawasan arus barang dan upaya mencegah pelanggaran kepabeanan maupun cukai.
Sorotan juga diarahkan kepada keberadaan pos P2 Bea dan Cukai di kawasan pelabuhan. Sumber menilai pengawasan terhadap armada yang dimaksud perlu diperiksa secara terbuka untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Lebih jauh, muncul pula dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas pengiriman tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat.
Dugaan ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Namun, tuduhan mengenai keterlibatan aparat harus dibuktikan melalui penyelidikan dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keterangan sumber.
Pertanyaan yang mendesak dijawab adalah siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan barang, bagaimana mekanisme keluar-masuk armada diterapkan, serta apakah terdapat catatan pemeriksaan yang dapat menjelaskan aktivitas pengiriman tersebut.
ROKOK, MINUMAN BERALKOHOL, HINGGA BARANG IMPOR JADI SOROTAN
Persoalan berikutnya menyangkut jenis barang yang diduga dikirim melalui jalur tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, barang yang menjadi sorotan meliputi barang impor bernilai ekonomi tinggi serta barang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan.
Jika terbukti terdapat barang impor yang masuk kategori pelanggaran kepabeanan atau barang kena cukai yang diedarkan tanpa memenuhi kewajiban hukum, konsekuensinya tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku.
Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan apabila bea masuk, pajak dalam rangka impor, atau cukai yang seharusnya dibayarkan tidak dipenuhi.
Meski demikian, status kepabeanan setiap barang harus diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain otomatis merupakan barang selundupan.
Sumber juga menyampaikan dugaan bahwa sebagian barang impor tersebut merupakan pesanan pihak-pihak tertentu dan dikirim melalui rute Batam–Buton sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
“Informasinya, barang impor yang dikirim itu merupakan pesanan orang-orang pejabat dan petinggi-petinggi di pusat. Jadinya rutenya melalui Batam–Buton dan berakhir ke Jakarta,” bebernya.
Keterangan tersebut masih berupa klaim sumber yang belum terverifikasi. Identitas pihak pemesan, asal barang, dokumen pengiriman, hingga tujuan akhir barang perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum.
Jika memang ada pengiriman yang menyimpang dari ketentuan, aparat penegak hukum dan instansi pengawasan terkait perlu menelusuri rantai distribusinya secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada pemeriksaan kendaraan atau armada pengangkut.
MODUS BARANG PINDAHAN IKUT DISOROT
Selain dugaan pengiriman barang impor dan barang kena cukai, pola pengiriman menggunakan dokumen barang pindahan juga menjadi perhatian.
Menurut informasi yang dihimpun, barang yang secara administratif dilaporkan sebagai barang pindahan diduga dalam sejumlah kasus justru merupakan barang bisnis yang diperjualbelikan di luar Batam.
Jika benar terjadi penyalahgunaan dokumen, persoalannya bukan lagi sebatas ketidaksesuaian administrasi. Dokumen pengiriman yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat mengaburkan tujuan pengangkutan dan menyulitkan pengawasan.
Namun, dugaan penyimpangan tersebut harus diuji melalui pencocokan dokumen, jenis barang, kepemilikan, tujuan pengiriman, serta ketentuan kepabeanan yang berlaku.
Salah satu kasus yang disorot adalah pengiriman satu unit sepeda motor Harley-Davidson menuju Tungkal, Jambi, pada Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada awalnya belum ada keterangan yang diperoleh wartawan ketika mengonfirmasi dokumen pengiriman sepeda motor tersebut.
Setelah KM Sembilang bertolak pada pukul 16.15 WIB, petugas dari pos P2 Bea dan Cukai disebut memberikan klarifikasi bahwa sepeda motor itu akan digunakan untuk kegiatan touring selama empat hari dan selanjutnya kembali ke Batam.
Pemilik sepeda motor yang disebut bernama Setiawan juga menghubungi redaksi Expossidiknews untuk menyampaikan penjelasan serupa, yakni bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk touring dan akan dibawa kembali ke Batam.
Klarifikasi tersebut menjadi informasi penting yang perlu diuji melalui dokumen dan fakta perjalanan.
Apakah benar kendaraan itu hanya digunakan untuk touring? Apakah terdapat dokumen pendukung yang menjelaskan tujuan pengiriman dan rencana kepulangannya? Dan bagaimana mekanisme pengawasan memastikan kendaraan tersebut benar-benar kembali ke Batam?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar tidak muncul kesimpulan prematur mengenai dugaan pelanggaran.
Apabila kendaraan tersebut ternyata tidak kembali sebagaimana dijelaskan, kondisi itu dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, tidak kembalinya kendaraan ke Batam saja tidak otomatis membuktikan penyelundupan tanpa melihat ketentuan dan dokumen yang berlaku.
DUA MOBIL MEWAH TANPA PELAT NOMOR JUGA DIPERTANYAKAN
Sorotan lain muncul dari informasi mengenai pengiriman dua unit mobil mewah menuju Jakarta melalui rute Batam–Buton pada September 2026.
Pengiriman tersebut diduga mendapat pengawalan oknum aparat. Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa kedua kendaraan itu belum dilengkapi pelat nomor saat diangkut menuju kapal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dokumen kendaraan, status kepemilikan, legalitas pengangkutan, serta prosedur pemeriksaan yang diterapkan di pelabuhan.
Bagaimana kedua kendaraan tersebut dapat diangkut jika memang belum memiliki identitas registrasi yang dipersyaratkan? Apakah dokumen kendaraan dan pengangkutannya telah diperiksa? Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan terpenuhi?
Seluruh pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan resmi pihak terkait.
Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa pengiriman mobil mewah dari Pelabuhan ASDP Telaga Punggur menuju sejumlah daerah bukan kali pertama terjadi.
Jika pola pengiriman semacam ini berulang, pengelola pelabuhan dan instansi pengawasan perlu menjelaskan mekanisme pemeriksaan yang diterapkan, termasuk bagaimana kendaraan dan barang yang keluar dari Batam diverifikasi status serta dokumennya.
JANGAN BIARKAN PELABUHAN MENJADI CELAH PELANGGARAN
Rangkaian informasi tersebut menempatkan pengawasan di Pelabuhan ASDP Telaga Punggur dalam sorotan serius.
Nama WI yang disebut sumber, dugaan armada yang tidak melewati pemeriksaan TPS, pengiriman barang kena cukai, penggunaan dokumen barang pindahan, hingga pengangkutan kendaraan mewah menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri secara terukur.
Namun, seluruh dugaan itu tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum sebelum diverifikasi melalui dokumen, pemeriksaan lapangan, dan keterangan resmi pihak-pihak yang berkepentingan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan, melainkan penjelasan berbasis data.
Pengelola pelabuhan perlu menjelaskan mekanisme keluar-masuk armada dan pengawasan pengangkutan barang. Bea Cukai perlu memberikan keterangan mengenai prosedur pemeriksaan, dokumen yang dipersyaratkan, serta tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Sementara itu, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi yang memiliki dasar dan bukti yang cukup.
Jika memang tidak ada pelanggaran, pemeriksaan dan keterbukaan informasi dapat menjernihkan persoalan. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai dugaan pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah justru terus menjadi pertanyaan publik karena minimnya penjelasan dan lemahnya transparansi pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih belum memperoleh keterangan resmi dari pengelola Pelabuhan ASDP Telaga Punggur, Bea Cukai, maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan-dugaan tersebut.
