TimesAsiaNews.com | Singapura – Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun menyampaikan bahwa Taiwan sedang mengupayakan kemerdekaan secara bertahap, bagi yang mendukungnya akan “berakhir dengan kehancuran.” Peringatan yang disampaikan menteri pertahanan baru tersebut terkait puncak keamanan dan tingkat ketegangan bagi China. Singapura, pada Ahad (2/6) pekan lalu.
Pidato yang berdurasi selama 30 menit itu ia jabarkan mengingat di mana tingkat ketegangan regional negara tersebut terlihat jelas. Disamping itu Beijing telah melancarkan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau Taiwan setelah mereka melantik presiden baru yang dipilih secara demokratis pada bulan lalu.
“Kami akan mengambil tindakan tegas untuk mengekang kemerdekaan Taiwan dan memastikan rencana seperti itu tidak akan pernah berhasil,” kata Dong melalui seorang penerjemah, sambil mengecam ‘kekuatan campur tangan eksternal’ karena menjual senjata dan melakukan ‘kontak resmi ilegal’ dengan Taiwan, dengan jelas, yang dilansir timesasianews.com, mengutip CNA. Sabtu (15/6/2024).
Dia juga mengatakan selama ini ada referensi dari Amerika Serikat (AS), yang memelihara hubungan dekat yang tidak resmi dengan Taiwan.
“Tiongkok tetap berkomitmen pada reunifikasi secara damai. Namun, prospek ini semakin terkikis oleh kelompok separatis kemerdekaan Taiwan dan pasukan asing,” kata Dong melanjutkan pidatonya.
Komentarnya ini muncul ketika kekhawatiran meningkat di wilayah tersebut atas intimidasi militer dan ekonomi Beijing terhadap Taiwan, yang semakin nyata di bawah kepemimpinan Tiongkok Xi Jinping.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Dong pada hari Jumat pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin meminta China untuk tidak menggunakan transisi politik Taiwan bagian dari proses demokrasi yang normal dan rutin sebagai dalih untuk melakukan tindakan koersif.
Partai Komunis China yang berkuasa saat ini mengklaim negara demokrasi berpemerintahan sendiri itu sebagai miliknya, meskipun mereka tidak pernah mengendalikannya dan berjanji untuk “bersatu kembali” dengan negara tersebut, jika perlu dengan kekerasan.
Di sisi lain, presiden baru Taiwan Lai Ching-te dan partai pendukungnya, yakni Partai Progresif Demokratik (DPP), keduanya secara terbuka tidak disukai oleh pemerintahan Beijing karena memperjuangkan kedaulatan Taiwan.
Lai mengatakan dirinya mendukung status quo saat ini, dengan menyatakan bahwa “Taiwan sudah menjadi negara berdaulat yang merdeka” sehingga “tidak ada rencana atau kebutuhan” untuk mendeklarasikan kemerdekaan.
AS juga menyatakan, berdasarkan kebijakan lamanya tidak mendukung kemerdekaan bagi Taiwan atau perubahan status quo secara sepihak di Selat Taiwan.
“Otoritas DPP di Taiwan sedang mengupayakan pemisahan secara bertahap. Mereka bertekad menghapus identitas Tiongkok mereka di Taiwan dan memutuskan hubungan sosial, sejarah, dan budaya di Selat Taiwan,” kata Dong, mengulangi retorika Beijing bahwa mereka akan “dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah.”
Dari berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Taiwan, terutama kaum muda yang memandang diri mereka sebagai warga Taiwan dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Tiongkok atau China, negara satu partai yang otoriter dibandingkan dengan demokrasi Taiwan. Saat ini kurang dari 10% mendukung unifikasi segera, dan hanya 3% yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tiongkok atau China. Sementara 67% menganggap diri mereka sebagian besar adalah warga Taiwan.
Taiwan sebut komentar Dong di Singapura “provokatif dan tidak rasional.”
“Setiap tindakan pemaksaan yang mengabaikan opini publik bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, atau upaya perang apa pun pada akhirnya akan menjadi kontraproduktif,” kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga:
Dong, mantan komandan angkatan laut, memulai debutnya di pertemuan puncak keamanan Dialog Shangri-la setelah ditunjuk pada jabatannya akhir tahun lalu menyusul perombakan mendadak di tingkat atas Kementerian Pertahanan Tiongkok.
Pertemuan tersebut terjadi di tengah lanskap keamanan yang kontroversial di seluruh kawasan, di mana Tiongkok secara luas dipandang oleh negara-negara tetangganya menggunakan kekuatan militernya untuk menegaskan klaim teritorial yang disengketakan dan berupaya mendapatkan keunggulan militer di wilayah di mana AS memiliki hubungan keamanan yang erat.
Kapal dan pesawat Tiongkok telah banyak didokumentasikan berpatroli dan melakukan manuver agresif terhadap kapal dan pesawat lain yang beroperasi di perairan dan langit internasional ketika mereka menegaskan klaim yang disengketakan di Laut Cina Timur dan Selatan.
“Namun Dong menggambarkan visi yang berbeda mengenai Tiongkok dalam pidatonya, dengan membingkai Tiongkok sebagai kekuatan yang ramah pada militernya ‘tidak pernah bertindak berdasarkan apa yang disebut sebagai kekuatan,’ sambil secara tidak langsung menyerang AS dengan mengatakan, kami tidak akan membiarkan siapa pun membawa Tiongkok ke dalam konflik. Konflik geopolitik atau perang apa pun, baik panas maupun dingin di wilayah kita,” ungkap Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam bantahannya. **(CNA/tans)
