TimesAsiaNews.com | Pemerintah negara bagian Penang, Malaysia, berencana akan mendata penyewa dan melakukan pembatasan jangka pendek bisnis akomodasi bagi usaha pariwisata, tindakan perencanaan tersebut dikritik oleh kalangan pengusaha travel di wilayah itu.
Airbnb mengatakan peraturan yang direncanakan pemerintahan Penang itu akan berdampak buruk bagi perekonomian negara bagian tersebut.
Mich Goh, kepala kebijakan publik Airbnb untuk Asia Tenggara, termasuk India, Hong Kong, dan Taiwan, mengatakan bahwa imbauan tersebut hanya membatasi aktivitas STRA.
“Sepertinnya hanya untuk warga Malaysia yang terdaftar di Komisi Perusahaan Malaysia. Disini negara berusaha membatasi peluang warga yang membayar pajak untuk mendapatkan uang dari turis,” katanya kepada FMT.
Dia mengatakan pihak berwenang harus menyadari bahwa akomodasi jangka pendek dapat membantu mendorong industri pariwisata negara serta perekonomian Malaysia, terutama pasca pandemi.
Perencanaan tersebut menurutnya sangat memberatkan jika diberlakukan batasan sewa akomodasi di industri pariwisata hanya bagi kalangan warga domestik, “tidak memberikan peluang bagi pelancong internasional, maka secara ekonomi akan mempengaruhi untuk jangka panjang,” tambahnya.
Goh juga mendesak pemerintah Penang untuk menghapus batas hiburan malam bagi wisatawan.
Dia mengatakan batasan itu akan menghambat upaya untuk mempromosikan Penang dan Malaysia sebagai pusat “pengembara digital”, referensi bagi orang-orang yang bekerja dari jarak jauh di berbagai lokasi.
“Pemerintah Penang ingin menerapkan batas 180 malam dan batas hunian tamu tiga hari per minggu,” pungkasnya.
Menurut keterangan sumber negara bagian itu, sebelumnya pihak berwenang telah mengutip keluhan dari warga yang tinggal di apartemen, kondominium, dan lingkungan perumahan, dalam menjelaskan langkahnya untuk menyusun peraturan bagi rumah sewa atau homestay (rumah tinggal sementara) jangka pendek.
Hal ini disambut baik oleh kelompok-kelompok seperti operator hotel kelas menengah ke bawah. Meskipun dengan kebijakan tersebut, mereka juga meminta pihak pengelola negara bagian untuk mempertimbangkan kembali pembatasan tersebut .
Raj Kumar, ketua Asosiasi Perhotelan Malaysia cabang Penang, mengatakan properti STRA seringkali tidak memenuhi standar keselamatan, kekurangan CCTV, alat pemadam api, dan alarm.
Semestinya, kata dia, hotel-hotel harus menganggarkan dan menyediakan “diperlengkapi secara besar-besaran”.
Ini berarti properti STRA pada dasarnya tidak memenuhi standar yang disyaratkan hotel murah, tambahnya. “Mereka tidak memiliki peraturan, membayar pajak, atau bahkan mengambil tindakan pengamanan.”
Presiden Asosiasi Anggaran dan Hotel Bisnis Malaysia Sri Ganesh Michiel mengatakan dia tidak ingin Airbnb dilarang tetapi hanya diatur. (timesasianews)
Dilansir dari FMT
