TimesAsiaNews.com | Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas tiga kesatuan, yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Belakangan ini marak wacana perlunya kesatuan keempat, yakni kekuatan militer siber.
Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto menilai, pemerintah harus segera bertindak cepat menyikapi gagasan tersebut.
Pembentukan kekuatan militer siber menjadi keniscayaan, mengingat saat ini entitas negara maupun nonnegara dapat melakukan serangan terhadap negara lain melalui dunia maya, tanpa harus menggunakan peralatan perang konvensional.
Pakar keamanan siber dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persada menegaskan potensi bahaya perang siber. Ia mengingatkan, serangan yang dilancarkan melalui dunia maya dapat melumpuhkan perekonomian suatu negara, terutama jika sektor perbankan dan keuangan negara tersebut menjadi sasaran.
Perang nonkonvensional tersebut dapat mengganggu infrastruktur dan fasilitas penting yang terkait dengan energi, telekomunikasi, transportasi, bahkan administrasi negara. Mengabaikan kemungkinan serangan siber sebelum serangan konvensional adalah tindakan yang tidak bijaksana. Negara yang tidak siap bisa menjadi sangat rentan.
Indonesia tidak berdaya dalam hal keamanan siber. Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika semuanya berperan.
Namun, tidak satu pun dari lembaga ini yang memiliki tanggung jawab tunggal untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan menangkal serangan siber. Oleh karena itu, pembentukan kekuatan siber di dalam tubuh TNI dapat memberi negara ini sebuah lembaga yang hanya berfokus pada ancaman siber.
TNI sudah memiliki satuan siber, namun kegiatan dan operasinya bersifat internal, mendukung tugas pokok TNI. Kebutuhan akan pasukan siber militer tersebut makin mendesak setelah serangan siber oleh peretas asing baru-baru ini mengganggu sistem Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, membenarkan bahwa data yang dibobol itu sudah beredar di publik awal tahun ini.
Pada 24 Juni, seorang peretas mengunggah tangkapan layar dari BreachForums di X, yang mengumumkan bahwa mereka telah membobol sistem dan data BAIS. Tangkapan layar itu memperlihatkan dugaan sampel data dan penawaran untuk satu set lengkap dengan harga tertentu.
Peretas yang sama ini mengaku telah membobol jaringan Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis (INAFIS) Polri dua hari sebelumnya. Pelaku mengaku telah memperoleh data sensitif seperti gambar sidik jari, email, dan konfigurasi aplikasi, serta meminta uang sebesar $1.000 untuk itu.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menganggap remeh ancaman itu, dengan menyatakan bahwa data yang dibobol itu sudah kedaluwarsa dan pembobolan INAFIS tidak mengganggu operasi. Ia juga mengklarifikasi bahwa insiden ini tidak terkait dengan serangan ransomware terpisah pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, pada 20 Juni.
Pemerintah mengumumkan pada 24 Juni bahwa 211 instansi pemerintah terkena serangan PDNS, dengan jumlah meningkat menjadi 282 pada hari berikutnya.
Dalam rapat parlemen pada 27 Juni, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meyakinkan semua orang bahwa serangan siber itu dilakukan oleh aktor non-negara dan tidak mengakibatkan kebocoran data.
Persadha STIN menyatakan keyakinannya bahwa TNI harus mereformasi sistem rekrutmennya untuk mengidentifikasi dan melatih prajurit yang memiliki kemampuan siber terbaik. Ia mengatakan bahwa TNI membutuhkan personel yang dapat menganalisis ancaman siber dan memperkuat sistem internalnya.
Baca Juga:
Tegang! TNI AU di Bandara Hang Nadim Batam Turunkan Barang Penumpang dari Taxi Online
Sebelum membentuk kekuatan keempat, TNI perlu memastikan cabang-cabang yang ada memiliki personel yang mampu memantau dan melakukan operasi intelijen siber.
Baik infrastruktur maupun personel yang terampil sangat penting untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman mutakhir. Tanpa mereka, semua upaya akan sia-sia. (antara/tans)
